E-Book Buku

Sejarah Papua selalu menarik untuk didiskusikan, termasuk sejarah
diplomasi perjuangan Irian Barat atau Papua ke dalam wilayah
Indonesia. Wilayah ini pada masa kolonial disebut The Netherlands
New Guinea, pada masa Pemerintahan Soekarno disebut Irian Barat,
pada era Pemerintahan Soeharto dinamakan Irian Jaya, dan pada era
Reformasi, tepatnya pada Januari 2000, oleh Pemerintahan
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diubah menjadi Papua.
Buku yang ditulis oleh Dr. Siswanto ini dipandang memberikan
kontribusi akademis mengenai sejarah diplomasi Indonesia dalam
mengembalikan wilayah tersebut. Buku ini menggambarkan proses
politik dan berbagai strategi diplomasi dalam sengketa Irian Barat
tersebut. Upaya itu dilakukan melalui lobi, negosiasi, dan tekanan
oleh para pihak.Buku ini tidak diperjualbelikan.
xii >xii >
Saya mengapresiasi Dr. Siswanto atas kontribusi akademis dan
analisisnya terkait isu Papua dalam dimensi sejarah dunia dan
hubungan antarnegara. Tulisan ini merupakan bagian dari hasil pe-
nelitian yang telah dituangkan dalam disertasi, tetapi dikemas ulang
menjadi bacaan yang lebih mudah dipahami, khususnya mereka yang
berminat pada “sejarah diplomasi Irian Barat”. Secara umum, pener-
bitan buku ini akan membantu ingatan publik mengenai masa lalu
Papua dan dapat menjadi pijakan untuk mendiskusikan kembali isu
sejarah yang kerap menimbulkan kontroversi karena perbedaan in-
terpretasi antara elite dan masyarakat, bahkan juga di antara para
intelektual.
Dalam konteks dinamika politik dan keamanan Papua, buku ini
memiliki relevansi dengan berbagai isu yang berkembang terkait
Papua, seperti kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua/Papua
Barat, masalah keamanan, hak asasi manusia (HAM), kesejahteraan
ekonomi, dan juga diplomasi kontemporer menghadapi gerakan
Papua Merdeka (Organisasi Papua Merdeka/OPM) di luar negeri.
Pemahaman sejarah diplomasi Papua berguna untuk memberikan
perspektif yang lebih objektif dalam menyikapi perkembangan isu-isu
Papua, misalnya mengenai sistem pemilihan langsung dan sistem
perwakilan. Dengan demikian, para pembaca dan pengamat Papua
akan memiliki perspektif yang lebih jernih sehingga dapat meng-
hindari kontroversi yang tidak perlu terkait sejarah politik Papua.
Pro dan kontra sejarah Papua selalu menarik perhatian karena
isu ini telanjur terjebak dalam dikotomi antara Jakarta dan Papua,
hampir tidak ada ruang untuk mendiskusikannya secara terbuka.
Sementara, perbedaan interpretasi atas proses masa lalu di Tanah
Papua terus bergulir dan berkembang sesuai dengan dinamika politik
di tingkat nasional, lokal, dan internasional.
Buku ini memberikan informasi berdasarkan fakta sejarah Papua
mengenai proses (re)integrasi yang relevan terkait kepentingan di-
plomasi, khususnya mengenai strategi diplomasi perjuangan IrianBuku ini tidak diperjualbelikan.
< xiii
Barat pada masa Perang Dingin. Bagi masyarakat umum, buku ini
dimaksudkan untuk membangun pemahaman atas sejarah dan proses
integrasi Papua berdasarkan analisis fakta yang objektif dan valid
sesuai dengan konteks sejarah dan situasi pada masa itu. Dalam
pandangan penulis, sampai sekarang masih ada masyarakat Papua
yang mempersoalkan proses integrasi, bahkan menjadikannya alasan
politik untuk memerdekakan diri. Ide ini tidak terlepas dari pengaruh
Kolonialisme Belanda pada masa sengketa Irian Barat yang meng-
inginkan kemerdekaan Papua. Namun sebenarnya, Belanda ketika
itu hanya menjalankan strategi atau taktik untuk memperoleh simpati
dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada saat Sidang
Majelis Umum tahun ‘60-an dan sebagai upaya menghadapi perjuang-
an Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat dari kekuasaan
penjajahan Belanda. Dengan kata lain, Pemerintah Kolonial Belanda
tidak sungguh-sungguh menyiapkan kemerdekaan bagi Irian Barat
ketika itu.
Untuk memahami sejarah politik Papua, perlu juga memahami
peran Amerika Serikat dalam penyelesaian sengketa Irian Barat.
Dalam hal ini, penulis membuat konstruksi ulang (rekonstruksi)
mengenai tema dan substansi permasalahan menurut perspektif
Amerika Serikat yang berbeda dengan Indonesia. Bagi Amerika
Serikat, keterlibatannya dalam penyelesaian sengketa Irian Barat
sebagai bagian dari strategi mencegah atau menghadang perluasan
pengaruh politik dan ideologi komunisme atau dikenal dengan US
Containment Policy pada era Perang Dingin. Sebaliknya, bagi
Pemerintah Indonesia, penyelesaian sengketa Irian Barat adalah ba-
gian dari perjuangan mempertahnakan kedaulatan politik dan
mengembalikan teritorial negara sebagaimana diatur dalam kesepa-
katan atau Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949.
Sebagaimana dinamika politik Papua saat ini, penulis menawar-
kan pemikiran berbasis analisis sejarah konflik Papua yang relevan
dengan menguatnya gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yangBuku ini tidak diperjualbelikan.
xiv >xiv >
kerap menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di Papua.
Persoalan keamanan ini menjadi salah satu akar masalah yang diha-
dapi pemerintah dalam konteks mengejar ketertinggalan Papua agar
daerah dan masyarakat Papua dapat berada dalam posisi setara
dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah
melakukan percepatan pembangunan di bidang infrastruktur konek-
tivitas, khususnya pembuatan jalan, pelabuhan udara, dan infrastruk-
tur lain, seperti pembangkit listrik dan teknologi komunikasi.
Sayangnya, pembangunan nasional yang digulirkan pemerintah tidak
selalu direspons baik oleh masyarakat Papua, misalnya “apakah
Pemerintah sedang membangun Papua atau sedang membangun di
Papua”.
Sebagai penutup, saya mengucapkan selamat kepada Dr. Siswanto
atas terbitnya buku ini. Harapan saya, buku ini dapat menambah
referensi mengenai Papua dan bermanfaat bagi para pihak untuk
memahami Papua secara lebih objektif dan cerdas.