E-Book Buku

ekitar tahun 1970-an, Pemerintah Republik Indonesia menca-
nangkan pembangunan pertanian untuk mencapai swasembada
pangan dan peningkatan devisa dari subsektor perikanan. Sejak
pencanangan itu, pemerintah mengucurkan berbagai skim kredit
secara besar-besaran. Hasilnya, terjadi perkembangan luar biasa yang
kemudian terkenal dengan istilah “revolusi hijau” untuk subsektor
pertanian pangan dan “revolusi biru” untuk subsektor perikanan
tambak. Meskipun demikian, tetap timbul permasalahan karena
skim kredit untuk subsektor perikanan tangkap tidak pernah dising-
gung.
Masyarakat nelayan, khususnya nelayan tradisional, sering di-
identikkan dengan masyarakat yang miskin (Sawit, 1988; Mubyarto
dkk., 1994; Harahap, 1997). Selain itu, masyarakat nelayan juga
dianggap lemah, bodoh, tidak efisien, dan tidak mampu meren-
canakan masa depan. Stereotipe tersebut cukup kuat memandang
rendah kehidupan masyarakat nelayan. Bahkan, pandangan tersebut
cukup kuat dan berpengaruh besar terhadap berbagai kebijakan
pemerintah dalam penyusunan program pembangunan bagi masya-
rakat nelayan. Salah satu permasalahannya adalah tidak ada skim
kredit dari lembaga keuangan formal khusus untuk usaha rakyat
subsektor perikanan tangkap. Penangkapan ikan merupakan usaha
padat modal. Dibutuhkan dana relatif besar untuk pengadaan
2 Sistem Pembiayaan Nelayan
perahu, mesin perahu, jaring, dan biaya operasional penangkapan.
Semakin besar modal usaha, semakin baik teknologi yang dapat
dimanfaatkan sehingga semakin besar pula kemungkinan usaha
penangkapan ikan berkembang lebih baik. Meskipun demikian,
pengadaan modal melalui kredit dari lembaga keuangan formal
seperti bank, masih sangat terbatas. Pada 1980, telah diperkenalkan
kredit Bimbingan Massal (Bimas) kepada nelayan, tetapi tidak
berlangsung lama. Kredit tersebut tidak lagi disalurkan setelah
pengembalian dinilai gagal total karena banyak nelayan tidak
mampu menyelesaikan pembayaran angsuran. Sejak itu, lembaga
keuangan formal tidak tertarik lagi menyalurkan kredit kepada
subsektor perikanan tangkap. Data Bank Indonesia menunjukkan
bahwa dalam kurun waktu 2005–2009, alokasi kredit untuk per-
ikanan sedikit naik dari 0,22% menjadi 0,23% dari total kredit
perbankan. Pada 2009, tingkat kredit bermasalah (non-performance
loan atau NPL) di sektor perikanan mencapai 11,76% dari total
pinjaman (Kompas, 8 Februari 2011)